Janda-janda Pensiunan

OLEH ROHYATI SOFJAN

YANG dimaksud dengan janda-janda pensiunan, adalah janda yang suaminya pegawai negeri sipil (PNS) telah meninggal dunia.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, pemerintah, dalam hal ini PT Taspen Persero, telah menetapkan aturan umum yang wajib dan mengikat anggota keluarga para PNS. Salah satunya, jika PNS tersebut meninggal, maka pasangan istri atau suami akan tetap beroleh tunjangan dana pensiun.

Dan jika pasangan tersebut menikah lagi, sejatinya hak pensiun tersebut dicabut. Alasan utama mengapa dicabut, karena pasangan yang menikah lagi telah melepaskan ikatan dari kewajiban negara yang menyantuni janda/duda para PNS.

Hak dan kewajiban saling beriringan, sebuah pengaturan yang adil demi terciptanya stabilitas dalam pemerintahan yang mengatur tata kepegawaian PNS. Menikah lagi adalah hak personal bagi janda pensiunan. Akan tetapi, karena mereka beroleh tunjangan pensiun berkat almarhum suaminya, dan surat keputusan pensiun pun atas nama suaminya (contoh, Fulanah Janda  Fulan dalam KARIP), maka secara otomatis janda tersebut tidak berhak lagi beroleh tunjangan uang  pensiun, pemerintah tidak berkewajiban lagi menunjangi dengan alasan lepas ikatan dari  tata  kepegawaian dalam keluarga PNS.

Ironisnya, masih banyak oknum janda pensiunan yang diam-diam menikah lagi tanpa  setahu pemerintah sehingga PT Taspen terus menunjangi sang janda. Apa pun alasan pernikahan yang dilakukan, hak personal tersebut tidak semestinya membebani pemerintah dengan belanja APBN bagi PT Taspen Persero untuk anggaran dana pensiun.

Di sinilah, hati nurani memegang peranan penting, apakah memilih menikah lagi dengan risiko hilangnya kenyamanan hidup karena subsidi bulanan dari negara dicabut? Atau menikah lagi dengan jalan belakang dan tetap beroleh subsidi bulanan dari tunjangan pensiun meski dengan cara kotor berupa menipu pemerintah?

Sejatinya APBN dalam anggaran pensiun tidak perlu sampai membengkak dan otomatis membebani rakyat jika masih ada janda-janda pensiunan yang jujur dan tak mengedepankan kepentingan pribadi dengan cara menipu dan mendustai pemerintah, masyarakat kebanyakan, dan dirinya sendiri. Karena itu bagian dari perbuatan korupsi.

Aturan yang diterapkan PT Taspen Persero terhadap pensiun sebenarnya ketat dan jelas di atas kertas, namun masih juga ada janda/duda pensiunan yang nekat main belakang seolah tak peduli aturan hukum. Masyarakat umum yang menyaksikan acara main belakang itu pun bingung sampai berkesimpulan bahwa hal tersebut lumrah.

Sebagai ilustrasi, Janda T kala suaminya yang PNS  meninggal muda karena sakit jantung, beroleh tunjangan pensiun karena empat anaknya masih kecil. Kemudian ia menjadi istri muda dari seorang lebe dan tetap beroleh tunjangan pensiun dari almarhum suaminya.

Entah pernikahan tersebut cara sirri atau ada pemalsuan surat  sehingga nama sang janda tetap tercatat sebagai penerima  tunjangan sampai sekarang meski telah beroleh tambahan 3 anak dan 1 cucu dari anak suami terkininya.  

Timbul pertanyaan, apakah PT Taspen tak mudah mengambil tindakan atau tak tega sehingga  “pembiaran” tersebut jamak dianggap “pembenaran” oleh pelaku sampai masyarakat awam yang tidak terkait dengan masalah pensiunan?

Itu merupakan contoh buruk untuk ditiru oleh janda pensiunan lain yang cukup bebal dalam mengedepankan kepentingan pribadinya. Seakan memalsukan identitas diri demi tetap diberi makan oleh negara  dengan mengabaikan fakta betapa beratnya beban pemerintah demi menyediakan APBN. Berdasarkan data dari Kemenkeu pada 2014 dana pensiun yang disiapkan mencapai Rp85,7 triliun.

Barangkali  pengadaan E-KTP yang memuat data diri secara lengkap bisa menjadi sumber bagi database pihak mana saja yang berhak ditunjangi dana pensiun dan yang tidak lagi. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam  KTP dan Kartu Keluarga (KK) adalah sama. Seharusnya PT Taspen memiliki bank data yang memadai untuk  memilah mana yang berhak. Apakah NIK pun memuat  data pinjaman bank dan hal lainnya yang berkaitan dengan keluarga.

Tidak sepantasnya janda penerima pensiun yang atas nama almarhum suaminya melintahi negara. Ada hal rentan lainnya bagi janda nekat yang sial  dan tak seberuntung Janda T dalam beroleh pasangan, menjadi korban ancaman pemerasan.

Pagi menikah, magrib katanya diminta enyah oleh anak-anak dari pihak suami barunya yang tidak rela. Takut dilapor ke Taspen, memilih hengkang dari rumah suami barunya. Sayangnya tidak kapok dalam upaya mencari pasangan karena yakin akan tetap aman menjadi lintah negara seperti yang dicontohkan dari sekitar.[]

           

Remaja Bermotor

Oleh Rohyati Sofjan

SUATU sore di bulan September 2004, kala masih lajang dan bekerja di Bandung,   diminta berbagi pengalaman proses kreatif di Klub Kepenulisan HARDIM Bandung, saya sempat mengobrol dengan Bu Vivayani W.D., seorang ibu rumah tangga yang semangat belajar menulis.

Beliau cerita tentang idenya menulis artikel fenomena sepeda motor. Menurutnya, harga motor kian turun namun tingkat kecelakaan kian tinggi. Ia kesulitan mengembangkan idenya karena butuh data pendukung.

Saya tercenung menyimaknya. Lahir dan besar di Bandung, tepatnya di kawasan Kiaracondong, lalu pindah ke kampung halaman ibu saya di Balubur Limbangan, Garut; menyaksikan hidup bergerak sangat cepat. Dulu motor barang langka dan mahal harganya.

Almarhum ayah saya yang PNS cukup naik kereta PP ke kantornya di Balai Besar PJKA, gratis pula karena pakai KBD  (Kartu Bukti Diri untuk karyawan dan keluarganya), jadi motor adalah barang “mewah” bagi kami. Cuma abang saya yang merasa wajibul kudu memiliki motor tanpa menakar kemampuan finansial sendiri.

Dulu Bandung tak diluberi motor, sekarang hampir dipastikan mayoritas warga merasa harus memilikinya. Bukan cuma Bandung saja, di kampung saya pun demikian. Kala remaja dan bersekolah di SMU Al Fatah, Balubur Limbangan pada tahun 1994-1997, tak ada teman yang bawa motor ke sekolah. Harganya masih mahal. Untuk transportasi paling naik sado atau angkutan desa yang ongkosnya masih 100 rupiah selain ojek atau mobil omprengan yang beda harga. Kalaupun ada yang punya, tak membawanya ke sekolah, entah mengapa.

Zaman berubah, aturan berbeda. Pun Rupiah. Sekarang duit cepekan tak cukup untuk ongkos. Maka, fenomena remaja bermotor pun mewabah. Bagi yang rumahnya jauh dari sekolah motor sangat vital fungsinya. Bukan cuma orkay (orang kaya) saja yang memiliki motor.

Lihatlah panorama pagi yang sibuk, anak berseragam putih-biru pun “bermotor” ke sekolah. Ada kaitannya dengan ongkos transportasi yang mahal selain efisiensi? Akan tetapi, bagaimana dengan di jalan raya dan pembiasaan pemakaian pelindung kepala? Safety guard!

Dalam film “First Love” anak SMP pun bermotor, lebih tepatnya skuter matik macam Honda Scoopy. Itu di Thailand. Kok, kayak lumrah di sana. Namun salutnya, mereka patuh memakai pelindung kepala. Helm standar yang bahkan pemakainya mau repot menalikan di dagu. Tidak seperti di sini yang entah mengapa masyarakat seakan malas memasang tali helmnya agar aman benar di kepala.

Jika aturan di Thailand membolehkan remaja bermotor secara legal, meski untuk pelajar setingkat 1 SMP (di sana disebut kelas M-1), bagaimana dengan kita? Kultur dan aturan yang berbeda membuat sesuatu tampak legal atau ilegal. Wallahu a’lam. Ditambah lagi tingkat kecelakaan di sini masih tinggi. Berkaitan dengan sikap mental masyarakat sendiri.

Sekira pada tahun 2006, saya pernah jalan-jalan sendirian di Garut Kota. Lumayan sepi jalanannya. And I love it! Namun kenikmatan sebagai turis penyuka kota sepi itu bersifat fana. Garut Kota sekarang termasuk ramai juga, banyak motornya.

Tahun 2009 kala angkot yang saya tumpangi bersama keluarga melintasi sekolah yang kebetulan sedang bubaran, seorang remaja putri berseragam abu-abu sempat berdadah setelah motornya membelok ke jalan raya, dan pandangan bukannya ke arah depan jalan malah ke arah luar pintu gerbang sekolah tempat temannya.

Barangkali ia pikir tak apa-apa, namun dalam perspektif saya itu tindakan gegabah. Sempat berdadah meski sekejap saat membelok ke jalan raya bukanlah tindakan baik. Napa tidak dadah dari tadi sebelum membelok ke jalan raya? Fokus utama bermotor mestinya ada pada pandangan ke depan demi keselamatan.***

Cipeujeuh, 31 Maret 2013

KTKLN untuk Apa?

Oleh Rohyati Sofjan

SEPUPU saya yang sedang cuti liburan sebagai TKI, dengan panik bertanya mengenai maksud Presiden Jokowi tentang menghapus KTKLN. Berita itu barusan didapatnya dari TV. “Bukankah KTKLN untuk melindungi TKI selama kerja di luar negeri? Jika dihapus, apa yang akan terjadi?!”

Awal Desember 2014 itu merupakan bulan keduanya masa cuti, dan awal Januari 2015 akan kembali kerja di Saudi. Wajar dia panik karena berita tersebut masih tidak pasti sedang masa berlaku KTKLN dan kartu asuransi TKI-nya habis. Dia bingung apakah harus diperpanjang atau tidak. Jika sengaja tidak memperpanjang sesuai keputusan Presiden, apakah petugas bandara tak akan menyulitkannya mengingat itu peraturan baru?

Saya membantu dengan mencari di internet dan bertanya sana-sini, termasuk pada teman Facebook yang kerja jadi TKI di Taiwan. Ternyata KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) menjadi kontroversi sampai di Facebook ada halaman Like untuk Hapus KTKLN.

Mengapa harus dihapus? Rupanya KTKLN cenderung menjadi ajang penyulitan dan pemerasan bagi TKI/BMI (Buruh Migran Indonesia). Sangat memprihatinkan sebab masyarakat kebanyakan pada umumnya tidak tahu menahu mengenai kecenderungan tersebut, hanya TKI/BMI yang merasakannya.

Kutipan berita dari Kompas Com barangkali bisa memperjelas ilustrasi demikian. "Kami ingin sampaikan poin KTKLN. Kami sangat berharap pemerintah tindak oknum bandara. Kami tidak mau ada diskriminasi di bandara sehingga ada TKI gagal terbang, pungli di bandara, dan apabila pemerintah tidak bisa menindak oknum ini, kami harap hapuskan KTKLN," kata Yati, perwakilan TKI Singapura.

Dari cerita sepupu, ternyata ia juga alami diskriminasi akibat KTKLN. Kala berangkat pertama kali sebagai TKI, 5 tahun lalu, ia tidak perlu KTKLN karena belum ada aturan tersebut. Namun pada kepulangan pertama cutinya, ia harus berhadapan dengan aturan baru, membuat KTKLN jika masih ingin berangkat kerja ke rumah majikannya di Saudi lagi. Dan melayanglah 300 ribu sebagai ongkos prosedur pembuatan KTKLN -- yang anehnya di situs berita Kompas Com ternyata ada yang bilang KTKLN gratis alias tak dibebani biaya pembuatan.

Ada yang membingungkan, untuk apa KTKLN dan kartu asuransi dihekter di sampul muka paspor? Apakah itu untuk memudahkan TKI sendiri dalam pemeriksaan atau memudahkan diskriminasi dan asas pemanfaatan, terutama bagi oknum petugas bandara? Dengan kata lain, setiap TKI yang berpaspor “beda” tersebut, tinggal digiring lewat jalur khusus, dibedakan dengan penumpang sepesawat yang lewat jalur biasa karena paspornya tidak “berhias beda”?

Bagi sepupu, Bandara Soekarno-Hatta bukanlah wilayah aman. Ada banyak penipu, pemeras, pencopet, dan kriminal lainnya. Ironisnya, di matanya pun petugas bandara tak lebih dari tukang minta-minta alias bermental pengemis dalam balutan otoritas kekuasaan seragam.

Salah siapa itu sebenarnya? Penyakit akut yang menjalari elemen dalam suatu sistem kebandaraan? Pembiaran dari tingkat kekuasaan tertinggi otoritas bandara sendiri sehingga bawahannya sampai para kriminal lain ikut ambil bagian: memeras TKI/BMI yang baru pulang atau hendak berangkat?

Valiant Budi Vabyo, penulis buku Kedai 1002 Mimpi, dalam bukunya itu menulis peristiwa tercela oknum Bandara Soekarno-Hatta. Di bandara Bahrain, berkenalan dengan TKI asal Gresik yang kelimpungan menyembunyikan uang hasil kerjanya dalam koper karena takut dirampas oknum Bandara Soekarno-Hatta.

Beroleh cerita bahwa TKI harus lewat pemeriksaan jalur khusus. Ketika turun dari pesawat, mereka terpisah. Dan Valiant yang tidak merasa salah lewat jalur biasa sebagaimana penumpang lainnya, sempat dihadang petugas plin-plan perkara ia TKI. Dengan berani Valiant melawan, apakah karus lewat jalur khusus juga? Petugas keder, Valiant selamat dari pemerasan.

Ternyata menjadi pekerja luar negeri kerap dilecehkan bangsa sendiri? Padahal orang seperti sepupu harus bekerja keras untuk beroleh nafkah. 20 jam kerja plus makan dan shalat. Hanya menyisakan 4 jam masa tidur agar bisa beristirahat. Kebiasaan orang Saudi membuat siklusnya berbeda. Ia kerja dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam, makan malam keluarga majikannya jam 11 malam.

 Sedang oknum bandara?               

Kabar baiknya, sepupu barusan berangkat lagi ke Saudi tanpa harus berurusan dengan KTKLN lagi.***

Cipeujeuh, 7 Januari 2015

Mengharap Pasar ‘Baru’ Limbangan

Oleh: ROHYATI SOFJAN

BERITA di halaman 8 Tribun Jabar, Jumat, 6 Maret 2015, mengutip pernyataan Dirut PT Elva Primandiri, Elva Waniza, selaku pengembang pembangunan Pasar Limbangan yang berada di Jalan Raya Bandung-Tasikmalaya, Kecamatan Baluburlimbangan, Garut; Pasar Limbangan akan rampung Agustus 2015.

Jika benar demikian halnya, semoga saja peresmian yang direncanakan pada tanggal 17 Agustus itu tak terkendala beragam aral dan bisa tepat waktu dengan hasil pembangunan yang 100 persen telah selesai semuanya tanpa cela. Elva Waniza mengabarkan bahwa proses pembangunan telah mencapai 60 persen, jika angka persen tersebut di lapangan sesuai semoga dari Maret sekarang target tercapai.

Sisa 6 bulan yang ada tetap saja mencemaskan karena pembangunan terlambat dari yang direncanakan semula. Dulu pernah direncanakan selesai sebelum lebaran tahun lalu, namun malah molor cukup lama sampai membingungkan banyak pihak.

 Akan seperti apa Pasar Limbangan? Tentu banyak yang penasaran. Apalagi, menurut berita itu, pasar tersebut akan terdiri dari 3 lantai. Jumlah kiosnya bisa menampung 1.028 pedagang Pasar Limbangan. Bangunan pasar akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti 2 eskalator, 1 generator set berkapasitas 500 KVA, sistem pemadam kebakaran, musala dan toilet umum di setiap lantai, loading dock di setiap lantai, tempat pembuangan sampah, kantor dinas perhubungan cabang Limbangan, dan layanan ATM.

Kita tentu menyambut positif terhadap perencanaan fasilitas tersebut. Jika jumlah pedagang saja mencapai ribuan, bagaimana dengan jumlah pengunjung per harinya? Butuh sarana penunjang agar Pasar Limbangan menjadi tempat transaksi bisnis dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang nyaman sekaligus aman. Mengingat lokasinya yang sangat strategis, merupakan pasar besar bagi penduduk Limbangan dan wilayah sekitarnya; baik dari Selaawi, Cibiuk, Cijolang, sampai Cibatu.

Selain eskalator, di sampingnya tangga biasa yang lebar dan aman pun tetap dibutuhkan untuk saat-saat darurat. Namun tentunya eskalator tersebut selalu berfungsi sebagaimana mestinya,  sekaligus aman dengan tanda panduan dan peringatan bagi pengunjung yang barangkali tak terbiasa menggunakan eskalator.

Layanan ATM dalam pasar akan disambut baik, karena, meskipun Limbangan memiliki banyak boks ATM dari beragam bank, namun percepatan pertumbuhan penduduk berikut ekonominya yang pesat, dan lokasinya yang berada di jalan lintas antarkota antarprovinsi, mau tak mau membutuhkan lebih banyak lagi gerai ATM beragam bank.

Adalah melegakan karena Elva akan mengakomodasi kebutuhan masyarakat Limbangan untuk menghadirkan tempat bermain anak dan pusat jajanan. Kita tentu senang jika pasar bisa merangkap tempat hiburan keluarga pula, terutama bagi warga yang tinggal di pelosok perdesaan yang jauh dari akses kota kecamatan.

Akan tetapi, ada kekhawatiran apakah akan ada tempat mangkal bagi sado-sado yang ada? Tentunya selain lahan parkir yang diperuntukkan bagi kendaraan roda dua dan empat, keberadaan sado janganlah sampai diabaikan, butuh tempat mangkal khusus. Dulu di tahun 1995 saja sado beroleh tempat mangkal di dalam halaman parkir sebelah selatan pasar, 20 tahun kemudian, di tahun 2015 ini, semoga saja sado tak harus mangkal di luar halaman pasar agar tak mengganggu lalulintas Jalan Limbangan-Leuwigoong.

Bagaimanapun, keberadaan sado tetap dibutuhkan masyarakat Limbangan. Sado telah lama menyatu dengan wajah Limbangan, sebagai sarana transportasi yang sudah tua dan menurut catatan sejarah sado melayani rute dari Limbangan sampai Cibatu dan Malangbong.

Semoga saja pembangunan pasar berjalan lancar dan memuaskan banyak pihak. Sarana parkir sangat memadai untuk menampung jumlah kendaraan yang selalu membengkak, dari pengunjung, pemilik, sampai penyalur barang yang melakukan bongkar-muat. Dan tentunya ada ruang untuk terminal bagi kendaraan umum sebagaimana biasanya yang lewat di sebelah utara pasar -- di depan Jalan Raya Limbangan.

Selama ini wajah pasar sementara di Lapangan Pasopati terasa suram dan kumuh. Musim hujan ini dari mulut Jalan Pasopati/Bunisari becek, apalagi di halaman pasarnya yang berlumpur. Mari kita berharap agar wajah baru Pasar Limbangan yang mengusung isi tradisional dalam balutan modern tak becek dan kumuh di bagian luar-dalam.

Pun penanganan buangan sampahnya dikelola secara tertib dan rapi. Tak ada lagi sampah yang berserakan sampai masuk saluran selokan. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dan kedisiplinan dari pedagang sampai pengunjung. Jangan lupakan pula beberapa titik tempat pengunjung bisa buang sampah pada tong-tong yang ditentukan sesuai jenis buangannya. Tentu menyenangkan jika kita punya pasar tradisional yang bersih seperti pasar berkonsep modern di kota lain.***

Cipeujeuh, 7 Maret 2015